Demokrasi Tubuh Tari: Dari Veil sampai IDF 2018

Oleh: M. Dinu Imansyah.

Pertunjukan teater-tari “Veil” dari Aya Danstheater (Amsterdam) sejalan dengan tema perhelatan Indonesian Dance Festival 2018: Demokrasi (dan) Tubuh Tari. Menarikan demokrasi dan mendemokrasikan tari.

SEMBARI menikmati gula-gula dan manisan khas Maroko, para penonton diajak berjoget di atas panggung. Irama gambus yang memabukkan menambah meriah goyangan penonton yang bercengkrama dengan para penari. Selendang dengan berbagai macam warna dengan taburan manik-manik yang berkilauan dibagikan para penari ke penonton sebagai aksesori menari. Ngibing ala Maroko. Untuk sesaat, penonton dibawa ke suasana sukacita perayaan pesta. Sekembalinya penonton ke bangku masing-masing, panggung hanya menyisakan dua orang insan berbeda keyakinan yang diam-diam saling memendam rasa.

Adegan di atas adalah cuplikan dari pertunjukan teater-tari bertajuk “Veil” yang dibawakan oleh Aya Danstheater dari Amsterdam, Belanda. Pertunjukan ini digelar pada 23 Oktober 2018 di Pendhapa Art Space, Yogyakarta. Pertunjukan ini merupakan bagian dari program Erasmus Huis Jakarta.

Pertunjukan arahan koreografer Wies Bloemen ini bercerita tentang dilema seorang gadis muslim keturunan Maroko yang jatuh cinta pada seorang penari breakdance (B-Boy). Masalahnya, mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Sebuah isu yang tidak asing lagi di Indonesia meski polemiknya terus bergulir tiada berkesudahan hingga saat ini.

Ungkapan hati si gadis muslim kepada sang pujaan. foto oleh : Henricus Benny Hendriono

 Pemilihan isu percintaan-beda-keyakinan ini oleh Aya Danstheater masih terus relevan dengan situasi di Indonesia. Meski secara hukum, berdasarkan putusan MA nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama masih dapat meminta penetapan pengadilan dalam artian pernikahan mereka masih bisa dicatat dalam kantor catatan sipil. Masalahnya, tugas kantor catatan sipil hanyalah mencatat, bukan mengesahkan. Di Indonesia sendiri, masih jarang pemuka agama, khususnya agama Islam, yang mau menikahkan pasangan berbeda keyakinan. Biasanya, salah satu jalan keluarnya adalah tunduk pada salah satu hukum agama. Ribetnya birokrasi ini membuat banyak pasangan beda agama lebih memilih menikah di luar negeri.

Isu yang sebenarnya cukup sensitif ini uniknya digarap dengan cukup ringan dan menghibur oleh grup teater-tari asal Belanda yang sebagian besar penarinya memang berdarah Maroko itu. Agaknya Aya Danstheater menyadari bahwa situasi kehidupan umat beragama di Indonesia saat ini tengah mengalami pergesekan yang cukup riskan. Tanpa bermaksud untuk menggurui atau memihak pada madzhab yang membolehkan atau melarang pernikahan beda agama, grup teater-tari yang juga menggelar workshop gerak sehari sebelum pertunjukannya ini ingin mempertanyakan tentang demokrasi dalam memadu hati.

IDF 2018 – Demo/cratic Body: How Soon is Now?

Beberapa pekan setelah pergelaran pertunjukan Veil di Yogyakarta, Indonesian Dance Festival (IDF) 2018 yang digelar di Jakarta, mengangkat isu yang sama: demokrasi. Bedanya, jika Veil oleh Aya Danstheater langsung menukik pada isu demokrasi percintaan beda agama, IDF menariknya lebih general yakni pada bagaimana menemukan demokrasi dalam tubuh tari Indonesia, khususnya di ranah tari kontemporer. Sudah cukup demokratiskah tarian kontemporer kita?

Poster IDF 2018 Demo/cratic body – How Soon is now?

Bertajuk “Demo/cratic Body: How Soon is Now?”, IDF 2018 berangkat dari semangat perayaan 20 tahun situasi perpolitikan Indonesia pasca-rezim-Soeharto sekaligus ulang tahun Taman Ismail Marzuki, sebagai salah satu lembaga dan ruang berkesenian tertua di Indonesia, yang ke-50. Perhelatan IDF yang telah menginjak tahun ke-26 kali ini digelar dari tanggal 6 hingga 10 November 2018 di beberapa ruang seni di Jakarta seperti Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, dan Komunitas Salihara serta beberapa ruang non-seni seperti Perpustakaan Nasional dan Goethe Insitute Jakarta.

BACA JUGA:  Hukum Memodifikasi Naskah Drama untuk Pementasan

Pada tahun 2018 ini, IDF memberikan ruang kepada sekurang-kurangnya lima belas seniman—tanpa membatasi pada seniman tari saja melainkan juga seniman lintas disiplin lain seperti seni rupa dan teater. Meski bertajuk “festival tari”, IDF kali ini tidak hanya menyuguhkan pertunjukan tari melainkan program seni lainnya seperti pertunjukan work on progress, workshop, diskusi seni, hingga Lokakarya Penulisan Seni. Saya berkesempatan untuk mengikuti program yang saya sebutkan terakhir tadi.

“Hijra”, sebuah karya work in progress dari koreografer Riyanto (Indonesia) yang ditampilkan di IDF pada 7 NOvember 2018. Foto: @dibalranuhphotography

Beberapa seniman tari Indonesia yang berkesempatan untuk mempresentasikan karya mereka pada festival tari dua tahunan yang telah menginjak seri ke-14 ini antara lain Alisa Soelaeman, Ayu Permatasari, Densiel Lebang, Otniel Tasman, Riyanto, Riyo Tulus Pernando, Darlane Leetay dan I Putu Bagus Bang Sada Graha Saputra (Gusbang) yang bekerja sama dengan Natasha Tontey dari seni rupa. Ada pula aktor kenamaan asal Cilacap yang lebih akrab dikenal berproses di Yogyakarta, Ari Dwianto (Inyong). Tentu saja IDF kali ini turut mengundang beberapa seniman luar negeri seperti Eun-Me Ahn dari Korea Selatan, Pat Toh dari Singapura, Padmini Chettur dari India, Melanie Lane dari Australia serta Claudia Bosse dari Jerman.

Keragaman tema dan bentuk juga disajikan oleh para seniman penyaji IDF 2018 ini. Meski tema Demo/cratic Body: How Soon is Now? Ini terinspirasi dari situasi perpolitikan Indonesia, tapi keberangkatan masing-masing seniman IDF 2018 dalam berkarya tidak melulu dari hal tersebut. Ada Riyo Tulus Pernando yang mengritik perubahan ekologi alam di Riau yang berubah menjadi hutan sawit dan mudah untuk memantik kebakaran hutan, ada Darlane Leetay yang menyorot perubahan gaya hidup masyarakat Papua, ada Ayu Permatasari yang menubuhkan seorang pria yang gemar sekali berjoget dangdut demi melepaskan kepenatan rutinitas bekerja, Alisa Soelaeman lebih menyorot proses ketubuhannya sendiri yang harus ditabrakkan pada perubahan agar bisa terus berkembang, hingga ada pula koreografi dari Eun-Me Ahn yang menyentil identitas masyarakat modern di era yang membiaskan keragaman karakterisasi budaya saat ini. Tentu masih banyak lagi seniman lain yang membicarakan hal-hal yang tak kalah menariknya. Yang jelas, secara garis besar, demokrasi dan politik tidak hanya dimaknai lewat relasi antara pemerintah dengan rakyatnya tetapi bagaimana rakyat sendiri berusaha untuk merelasikan tubuhnya dengan lingkungannya dan perubahan ruang waktu di sekitarnya.

“Let Me Change Your Name” karya Eun Me Ahn (Korea Selatan) di IDF 2018. Foto : @dibalranuhphotography
Demokrasi dalam Tubuh Tari, Menarikan Demokrasi

Membincangkan perihal demokrasi tubuh dalam tari sepatutnya menelisik terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri. Dari rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring), demokrasi memiliki dua makna yakni: (1) Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerinthan rakyat); dan (2) Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

BACA JUGA:  Tubuh di Antara Burung, Kata-kata dan Sumpah Pemuda : Catatan untuk Paradance #17

Entah apa makna dari “demokrasi” dalam “tubuh” IDF 2018 ini. Jika dimaknai sebagai “persamaan hak”, hak akan apa? Hak atas apa? Apa yang perlu disamakan? Apa yang membuatnya (sebelumnya) tidak sama?

Jika demokrasi di sini disederhanakan lagi ke makna “kebebasan”, kebebasan yang seperti apa? Kebebasan atas apa? Kebebasan yang bagaimana?

Saya pribadi selama mengikuti rangkaian pergelaran IDF 2018 ini masih belum bisa menemukan representasi konkrit dan sublim atas “Tubuh yang Demokratis” itu. Beberapa repertoire yang disajikan masih terkesan acak dan tidak mengerucutkan makna atas judul yang terdengar politis ini. Ada yang berbicara tentang eksistensi gender ketiga dalam lengger (Otniel Tasman dan Riyanto) lalu melompat ke proses pengenalan memori tubuh  sebagai medium gerak tari (Alisa Soelaeman) selanjutnya melipir ke kritik atas perubahan ekologi yang memicu kebakaran hutan (Riyo Tulus Pernando) disusul berjingkat-jingkat ke praktik regulasi waktu manusia dalam kesehariannya (Pat Toh) dan pertanyaan atas feminitas melalui tubuh-tubuh binaragawati (Melanie Lane).

Tentu saja pertanyaan atas demokrasi tubuh ini bisa dibungkam dengan dalih: keragaman repertoire tersebutlah letak demokrasinya. Tapi jika memang demikian, lalu apa bedanya dengan pergelaran IDF-IDF sebelumnya yang juga selalu menampilkan keragaman?

“Sosak” karya Riyo Tulus Pernando (Indonesia) dalam IDF 2018. Foto : @dibalranuhphotography

Jika diminta menilik kembali ke sejarah dipilihnya “demokrasi tubuh” sebagai perayaan atas kebebasan dan persamaan hak manusia pasca rezim Soeharto—seperti yang telah saya terangkan sebelumnya—tersebut, kita akan kembali mempertanyakan hakikat demokrasi itu sendiri. Benarkah kita sudah menjalankan demokrasi dengan benar? Benarkah kita semua benar-benar telah bebas untuk bersuara? Benarkah kita sudah benar-benar demokratis terhadap apapun? Benarkah kita semua sudah memiliki hak yang sama?

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yang menjadi persoalan bukan lagi apakah kita sudah berkesempatan untuk menyuarakan diri kita lagi. Saat ini, orang-orang semakin gencar berlomba-lomba dalam menyuarakan dirinya sendiri. Semua orang ingin didengar. Semua orang ingin mengaktualisasikan dirinya sendiri. Kemudahan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin melenakan ini ibarat setangki besar avtur yang semakin membuncah-buncahkan keinginan bersuara ini.

BACA JUGA:  Tentang Dramaturgi: Syarat. Tuntutan yang Berlebihan. Seni Hidup.

Tidak ada yang salah dengan menyuarakan diri. Bersuara adalah hak. Mendapatkan pengakuan entitas dan identitas adalah naluri manusia yang hakiki. Tapi jika kita terlalu fokus pada menyuarakan diri, lalu siapa yang akan mendengar?

Sejauh yang saya tahu, tidak banyak seniman muda saat ini yang menangkap betapa kurangnya kita dalam mendengarkan suara orang lain. Kebanyakan karya-karya yang digarap masih tentang diri sendiri dan segala macam kepentingannya. Ini bukan masalah ekspresi, ini adalah masalah kepekaan dan keikhlasan untuk membuka diri pada perubahan dan lingkungan.

Begitupun dengan demokrasi. Demokrasi bukan lagi perihal bagaimana semua orang memiliki hak yang sama untuk bersuara tapi bagaimana suara-suara itu bisa didengarkan dan ditindaklanjuti setepat-tepatnya. Apalah artinya bersuara jika suara itu menguap begitu saja?

Di ujung pertunjukannya, Aya Danstheater memungkasi akhir kisah cinta dari si gadis muslim dengan kekasihnya yang non-muslim itu: apapun keputusannya, semua orang wajib bertanggungjawab atas keputusan yang sudah diambilnya sendiri.

Pun dengan tubuh yang demokratis. Tubuh demokratis adalah tubuh yang mampu mempertanggungjawabkan suara-suaranya, alih-alih sekedar menjadi tubuh-tubuh yang cerewet. Tubuh yang mampu mendengar. Tubuh yang memahami betul sejarahnya sendiri.

Nggg….apa kabar tari “kontemporer” Indonesia?

*M Dinu Imansyah. Aktor, peserta workshop penulisan IDF 2018.

M Dinu Imansyah

Aktor dan dramaturg. Menempuh pendidikan pasca sarjana Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gajah Mada. Aktif bersama kelompok Kalanari Theatre Movement Yogyakarta dan beberapa komunitas lain di Jogja dan Malang.

M Dinu Imansyah

Aktor dan dramaturg. Menempuh pendidikan pasca sarjana Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gajah Mada. Aktif bersama kelompok Kalanari Theatre Movement Yogyakarta dan beberapa komunitas lain di Jogja dan Malang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *